Kepresidenan dan pejabat Palestina mengutuk keputusan Departemen Luar Negeri Amerika menghapus nama Otoritas Palestina dari daftar negara Timur Tengah di situs resminya. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan langkah tersebut tidak dapat membatalkan keberadaan Negara Palestina dan rakyat Palestina di perbatasan 1967.

Langkah baru Amerika ini datang ketika pemerintahan Presiden Donald Trump merencanakan perdamaian antara Palestina dan Israel. Warga Palestina menganggap tindakan Departemen Luar negeri Amerika ini provokatif. Karena daftar negara-negara Timur Tengah di situs web Departemen Luar Negeri tidak ditemukan nama negara Palestina, baik dengan menyebut Otoritas Palestina atau wilayah Palestina. Beberapa bulan sebelumnya, Deplu Amerika menghapus kalimat “wilayah terjajah” saat menyebut Tepi Barat dan Gaza.

 

Omar Awadallah, kepala Departemen PBB dan organisasi khusus di Kementerian Luar Negeri Palestina, mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa pemerintah Palestina akan menghadapi keputusan ini dengan semua alat hukum internasional.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak adanya pengakuan negara penjajah terhadap rakyat, wilayah dan tanah air Palestina itu tidak menghapus keberadaan rakyat Palestina.

kiblat/admin