Ratusan pengungsi Palestina di Lebanon melakukan aksi protes di Beirut. Mereka mengecam tindakan pemerintah yang mempekerjakan pekerja asing tanpa izin. Sedangkan, para pengungsi Palestina harus mendapatkan izin kerja untuk mendapatkan pekerjaaan.

Para demonstran menuntut Kementerian Tenaga Kerja Lebanon agar membatalkan aturan yang mengharuskan pekerja Palestina mendapatkan izin kerja. Sebab, hal ini tidak adil dengan kebijakan pemerintah terhadap pekerja asing, yang bisa mendapatkan pekerjaan tanpa mengurus izin kerja terlebih dahulu.

Bulan lalu, Kementerian Tenaga Kerja Lebanon mengumumkan tenggat waktu selama satu bulan bagi perusahaan untuk mendapatkan izin kerja. Setelah batas waktu yang berakhir pekan lalu, kementerian mulai menutup bisnis yang tidak mematuhi aturan.

Pada 2010, warga Palestina di Lebanon dibebaskan dari pembayaran izin kerja, tetapi pemilik bisnis Palestina masih diharuskan mendaftar dan membayar 25 peren dari biaya standar.

Dalam akun Twitternya, Menteri Tenaga Kerja Lebanon Camille Abousleiman mengatakan, aturan tersebut tidak menargetkan warga Palestina secara khusus. Menurutnya, aturan itu sangat fleksibel. Namun para pengunjuk rasa mengatakan, langkah kementerian itu akan menyulitkan bagi pekerja Palestina. Mereka akan mendapatkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif di pasar tenaga kerja.

(republika/admin)

%d blogger menyukai ini: