Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kyai Haji Kholil Nafis menanggapi rencana Pemerintah Aceh yang akan melegalkan poligami bagi masyarakat di daerah itu. Manurutnya, peraturan tentang poligami sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Kholil menjelaskan bahwa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu, dilegalkan poligami dan sah, tidak bertentangan atau sesuai dengan syariat Islam. Hanya saja, meskipun legal tidak berarti sembarang orang poligami.

Karena, menurut dia, dalam undang-undang itu ataupun dalam ajaran Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami. Menurut dia, syarat utama yang harus dipenuhi adalah mampu berbuat adil, yang mana pasti terkait dengan masalah ekonomi ataupun waktu.

Sehingga menurutnya, mau didukung ataupun tidak didukung oleh qonun poligami di Aceh, undang-undang sudah melegalkan dan tidak melarang untuk poligami.

Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sedang membahas peraturan daerah atau qonun untuk melegalkan poligami. Pasalnya, di Aceh kini sedang banyak terjadi praktik pernikahan siri. Namun, rencana melegalkan poligami itu masih berupa wacana, sehingga belum pasti.

(khazanah.republika/admin)

Marhaban Romadhon SImpatiFM