Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menegaskan, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yang telah melakukan sertifikasi halal via LPPOM MUI tak perlu melakukan sertifikasi ulang. Hal itu sekaligus mengklarifikasi isu yang beredar, yakni para pelaku UMKM diminta untuk melakukan sertifikasi ulang.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal, Mastuki, menyatakan isu tersebut tidak benar. Yang benar Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan kewajiban bersertifikat halal akan berlaku per 17 Oktober 2019.

Ia menyatakan bahwa sertifikasi yang diperoleh sebelum tanggal tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai masa sertifikat itu habis. Sedangkan produk yang belum bersertifikat halal, sejak 17 Oktober 2019 sudah wajib melakukan sertifikasi halal melalui BPJPH.

Mastuki menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang, sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlaku sertifikat halal tersebut berakhir. (republika/admin).

Marhaban Romadhon SImpatiFM