Kerajaan Brunei Darussalam yang kecil dan kaya minyak telah menerapkan hukuman cambuk dan rajam bagi kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di negara itu. Hukum syariah itu berlaku mulai Rabu 3 April kemarin.

Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh, Faisal Ali mengungkapkan bahwa sebelumnya jaksa dari unit Perundangan Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darusalam, sering berkunjung ke Aceh, setelah Qonun Syariat Islam diterapkan di Aceh pada 2014.

Menurut Faisal, mereka berkonsultasi dengan ulama dan pembuat kebijakan di Aceh tentang penolakan-penolakan yang terjadi saat Qonun itu diterapkan.

Faisal mengatakan bahwa utusan Kerajaan Brunei Darussalam sering ke Aceh, termasuk ke MPU, untuk berdiskusi dan konsultasi masalah penerapan syariat Islam.

Faisal menilai, hukum rajam yang diterapkan di Brunei harus didukung oleh semua pihak. Karena, pemerintahan di sana ingin melindungi rakyatnya dari perilaku yang menyimpang.

Ia menegaskan bahwa Syariat Islam itu untuk melindungi umat Muslim itu sendiri. Jika Brunei menerapkannya, maka itu sesuatu yang baik, dan perlu didukung. (arrahmah/admin).