Brunei Darussalam secara resmi memberlakukan undang-undang baru untuk menghukum rajam pelaku seks bebas dan LGBT hari ini. Undang-undang baru juga menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri.

Langkah ini disebut memicu protes internasional. Kendati demikian, sultan Sultan Hassanal Bolkiah menegaskan bahwa upaya ini untuk memperkuat pengamalan ajaran Islam di negaranya.

Brunei menetapkan bahwa homoseksualitas ilegal dan dapat dihukum hingga 10 tahun penjara. Mendapati undang-undang baru, komunitas gay Brunei menyatakan takut dan berniat meninggalkan negara.

Brunei, di bawah Sultan Hassanal Bolkiah tumbuh menjadi negara kaya dengan hasil ekspor minyak dan gas.

Muslim membentuk sekitar dua pertiga dari populasi negara itu dari 420 ribu jiwa. Brunei telah mempertahankan hukuman mati tetapi belum melakukan eksekusi sejak 1957.

Negara ini pertama kali memperkenalkan hukum Syariah pada 2014. Sultan kemudian mengatakan bahwa hukum pidana baru akan berlaku penuh selama beberapa tahun.

Fase pertama undang-undang memberlakukan hukuman penjara dan denda dilaksanakan pada tahun 2014. Brunei menunda memperkenalkan dua fase terakhir, di mana pelaku kejahatan dapat dihukum potong tangan dan rajam.

Pada hari Sabtu, pemerintah merilis sebuah pernyataan di situs webnya yang mengatakan bahwa hukum pidana syariah akan sepenuhnya diterapkan pada hari Rabu, 3 April 2019.

Hukuman mati akan berlaku untuk pelanggaran seperti pemerkosaan, perzinahan, sodomi, perampokan, dan penghinaan atau pencemaran nama baik Nabi Muhammad .

Sementara hukuman cambuk di publik diberlakukan bagi pelaku aborsi. Adapun pelaku pencurian akan dihukum potong tangan.

Undang-undang juga mempidanakan orang yang membujuk, memberi tahu atau mendorong anak-anak Muslim di bawah usia 18 untuk menerima ajaran agama selain Islam.

Hukum sebagian besar berlaku untuk Muslim, meskipun dalam beberapa aspek akan berlaku untuk non-Muslim.

(kiblat/admin)