Sejumlah negara Arab di Timur Tengah mendukung kebijakan Pemerintah Cina atas orang-orang Uighur di Provinsi Xinjiang.  Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Ustaz Jeje Zaenudin sangat menyayangkan dukungan negara-negara Arab terhadap kebijakan Cina atas Muslim Uighur di Xinjiang.

Dukungan seperti itu, menurut Ustaz Jeje, tidaklah bijak bahkan sangat naif. Sebab jelas seperti melegitimasi pelanggaran hak-hak dasar warga negara Muslim yang dilakukan Pemerintah Cina yang komunis. Sementara negara-negara Barat sendiri menduga kuat terjadi pelanggaran HAM di Xinjiang. Hal ini sebagaimana diungkapkan Jeje kepada republika hari rabu kemarin.

Menurutnya, dukungan resmi dan terang-terangan dari negara-negara Arab terhadap program deradikalisasi Cina terhadap Muslim Uighur pasti melukai perasaan sebagian besar umat Islam dunia. Sebab umat Islam banyak mendapat informasi tentang kekejaman dan pelanggaran HAM Pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Jeje juga menyatakan bahwa pihaknya berharap pemerintah Indonesia tidak ikut larut dalam manuver negara-negara Arab, banyak tokoh Uighur yang datang ke Indonesia dan menceritakan pengalaman langsung mereka atas kekejaman Pemerintah Cina terhadap rakyat Muslim Xinjiang, sehingga patut untuk didengar dan dipertimbangkan sebagai informasi penyeimbang dari berita sepihak Pemerintah China.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII juga menyesalkan dukungan negara-negara Islam terhadap Cina dan berpesan kepada Pemerintah Indonesia agar jangan ikut-ikut mendukung Cina. Menurut informasi yang didapat DDII, Muslim Uighur mendapat tekanan dan tidak dibiarkan bebas melaksanakan ibadah.

Ketua Umum DDII, Mohammad Siddik, mengatakan apa yang terjadi di Xinjiang adalah pelanggaran HAM karena orang-orang tidak bisa menjalankan ibadahnya dengan bebas.  Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia bersama ormas-ormas Islam telah memenuhi undangan Pemerintah Cina untuk melihat kamp-kamp vokasi di Xinjiang. Berdasarkan kunjungan tersebut MUI mengetahui bahwa berdasarkan konstitusi Cina, agama dianggap sebagai persoalan individu dan tidak diperbolehkan mengatur urusan pemerintah. (republika/admin).

Marhaban Romadhon SImpatiFM