Pembicaraan fase kedua antara perwakilan Pemerintah Myanmar dan pengungsi Rohingya yang dilaksanakan di Cox’s Bazar, Bangladesh, akhir pekan lalu, menemui jalan buntu. Sandungan utama dalam negosiasi tersebut adalah tentang hak kewarganegaraan.

Pemerintah Myanmar masih belum setuju untuk mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang kontroversial untuk memberikan hak kewarganegaraan kepada Rohingya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu dari 35 perwakilan Rohingya yang berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut

Dia mengungkapkan bahwa delegasi Myanmar menawari para pengungsi kartu yang akan mengidentifikasi mereka sebagai pendatang atau migran baru.  Jaminan memperoleh status kewarganegaraan memang sangat diinginkan para pengungsi Rohingya. Delegasi telah meyakinkan pengungsi Rohingya bahwa mereka akan diberikan keamanan dan akses ke lokasi sebelumnya. Tapi tanpa hak kewarganegaraan, jaminan seperti itu tidak cukup bagi pengungsi Rohingya untuk kembali ke Myanmar.

Dalam pembicaraan di Cox’s Bazar, delegasi Myanmar dipimpin Menteri Permanen Urusan Luar Negeri U Myint Thu. Sabtu lalu, dia melakukan pembicaraan selama tiga jam dengan perwakilan Rohingya. Namun, tak ada terobosan yang berhasil dicapai.

Komisaris Pengungsi dan Pemulihan Bangladesh Abul Kalam Azad cukup kecewa karena pembicaraan akhir pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan. Namun, dia masih optimistis kemajuan akan tercapai dalam dialog berikutnya.  Dia mengatakan delegasi Myanmar telah mencatat semua tuntutan Rohingya. Mereka akan meninggalkan Bangladesh ke Myanmar hari ini dan berdiskusi dengan para pemimpin mereka tentang tuntutan Rohingya. Mereka akan datang lagi untuk melanjutkan dialog.

Sementara, Koordinator Free Rohingya Coalition Nay San Lwin menilai kedatangan delegasi Myanmar ke Bangladesh hanya bertujuan mengurangi tekanan internasional. San Lwin mengatakan  Rezim Myanmar belum meninggalkan kebijakan genosida terhadap Rohingya.

(republika/admin)

Marhaban Romadhon SImpatiFM