Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag, Khoirizi Dasir mendorong pemerintah daerah melahirkan Peraturan Daerah tentang perhajian. Ketika Perda tersebut sudah ada, maka dalam setiap pembahasan anggaran daerah sudah harus dibicarakan soal haji.

Khorizi menjelaskan bahwa Kementerian keuangan dan pemerintah tidak bisa menghindar ketika kebutuhan haji itu sudah diundangkan. Tetapi selama Perda tidak ada, sulit mendorong DPRD membahas anggaran haji.

Hal ini disampaikan Khoirizi menanggapi usulan untuk dibuat konsep pembinaan manasik berbasis masjid. Sebelumnya, pengamat haji dan umroh Indonesia, Ade Marfuddin, mengusulkan agar dibuat konsep pembinaan jamaah haji berbasis masjid untuk meningkatkan kualitas ibadah jamaah. Konsep pembinaannya langsung menyasar calon jamaah di setiap masjid dekat kediaman mereka.

Khoirizi menyambut baik usulan itu. Akan tetapi, menurutnya sumber anggarannya harus jelas. Karena itulah, ia menyarankan agar dibuat Perda yang mengatur soal haji sehingga program manasik haji bisa dilaksanakan dengan anggaran yang disediakan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, ia memberikan pesan bagi calon jamaah haji. Ia mengingatkan agar calon jamaah haji mempersiapkan fisik dan mental untuk berangkat ke tanah suci. Sehingga jika ada masalah yang dihadapi, jamaah bersangkutan bisa berkaca diri. Persiapan itu dilakukan salah satunya dengan mengikuti program pembinaan atau manasik haji. (ihram/admin)