Pelaku industri wisata halal Indonesia membutuhkan kepastian dalam proses legalisasi produk halal di Indonesia. Itu akan diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal atau PP JPH.

Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia atau PPHI menyatakan, keberadaan PP JPH akan berdampak langsung pada naik turunnya jumlah kunjungan wisatawan Muslim ke Indonesia.

Ketua PPHI, Riyanto Sofyan, mengatakan, sejauh ini pemerintah baru memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.

Dengan akan diterapkannya PP JPH sebagai pelengkap regulasi, Indonesia diyakini dapat meningkatkan porsi kunjungan wisatawan mancanegara Muslim menjadi 35 persen dari total kunjungan.

Tahun lalu, dari jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 15 koma 8 juta orang.

Itu adalah wisatawan Muslim yang menyasar destinasi halal di Indonesia sebanyak 3 juta orang atau menempati porsi sekitar 21 persen.

Pada 2019 ini, minimal Indonesia bisa menaikkan jumlah kunjungan wisatawan muslim menjadi 5 juta dari target total 20 juta kunjungan atau sekitar 25 persen.

Riyanto mengaku, sebelum PP JPH disahkan oleh presiden, tidak ada masalah yang serius karena proses sertifikasi produk halal bisa dilakukan melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI, serta Dewan Syariah Nasional. (jurnalislam/admin).