Rencana zionis “Israel” untuk mencaplok Lembah Jordan yang diduduki telah dibekukan menyusul keputusan Pengadilan Kriminal Internasional untuk meluncurkan penyelidikan penuh terhadap dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina. Pertemuan tim menteri “Israel” yang membahas rencana untuk mencaplok Lembah Jordan, yang dijadwalkan berlangsung pekan lalu, dibatalkan pada menit-menit terakhir. Hal ini terjadi karena kekhawatiran bahwa hal itu dapat mengintensifkan konfrontasi dengan pengadilan pidana internasional.

Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu mengatakan pengadilan pidana internasional tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki di Wilayah Palestina. Sebelumnya dia juga mengklaim pengadilan pidana internasional sebagai anti-semit.

Pada Jumat, Kepala Kejaksaan pengadilan criminal internasional Fatou Bensouda mengatakan pemeriksaan dugaan kejahatan perang, telah memberikan informasi yang cukup untuk memenuhi semua kriteria untuk membuka penyelidikan.

Bensouda juga memasukkan dalam rekomendasinya bahwa “Israel” tidak hanya gagal menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat, namun juga bermaksud untuk mencaplok beberapa bagian wilayah itu.

Netanyahu sesumbar akan mendapatkan dukungan dari Amerika untuk aneksasi Lembah Jordan dan pemukiman ilegal yang dibangun di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Sekitar 70 ribu warga Palestina, bersama dengan sekitar 9.500 pemukim Yahudi, saat ini tinggal di Lembah Jordan, sebidang tanah subur dan subur yang menyumbang sekitar seperempat dari keseluruhan wilayah Tepi Barat.

Palestina menyerukan otoritas pendudukan “Israel” untuk sepenuhnya menarik diri dari Tepi Barat yang diduduki, termasuk Lembah Jordan, untuk memberi jalan bagi negara Palestina di masa depan.

arrahmah/admin