Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa perlu ada pembatasan dan pelarangan terhadap game atau permainan yang berkonten negatif.

Pandangan MUI ini memiliki kesamaan dalam Forum Group Discussion atau FGD tentang game kekerasan demi mewujudkan masyarakat harmonis tanpa kekerasan.

Dalam FGD yang digelar Komisi Fatwa MUI Pusat ini, hadir berbagai pihak antara lain Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi, lalu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, psikolog, Indonesia E-sports Association atau IESPA, serta Komisi Dakwah, Komisi Pengkajian, dan Komisi Hukum MUI.

Setelah FGD selesai, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am, menyampaikan, hasil FGD ini sebagai masukan dan salah satu referensi penting untuk pembahasan internal Komisi Fatwa MUI.

Ni’am menyampaikan bahwa game adalah produk budaya yang mempunyai sisi positif dan negatif.

Semua peserta FGD, memiliki pandangan yang sama untuk mengoptimalkan sisi positif game.

Dan salah satu ikhtiar itu adalah mengkanalisasi melalui Esport untuk mengoptimasi nilai kemanfaatan, memberikan aturan-aturan yang asalnya tanpa aturan, kemudian meminimalisir dampak negatif.

Salah satu contoh dampak negatifnya, kata Ni’am, ada murid menonjok gurunya setelah main game “tonjok guru”. Kasus ini ia dengar dari KPAI. Ini menurutnya gambaran bahwa ada game berkonten negatif yang memberikan dampak negatif bagi penggunanya.

Catatan lain dari FGD, adanya usulan untuk meninjau pengaturan game, agar manfaatnya lebih tinggi dan mencegah mafsadat.

FGD ini juga memandang perlu adanya pembatasan usia, konten, waktu, dan dampak yang ditimbulkan dari game.

Belakangan ini sebuah game bernama PUBG, disorot pasca aksi terorisme penembakan brutal terhadap jamaah shalat Jumat di dua masjid di Selandia Baru beberapa waktu lalu. (hidayatullah/admin)