BANDAR SERI BEGAWAN – Kedutaan Besar Amerika Serikat di Brunei Darussalam memperingatkan keamanan warganya ihwal penerapan hukuman syariah di negara tersebut. Penerapan Hukum Pidana Syariah itu rencananya mulai berlaku Rabu hari ini.

Dilansir diĀ CNS News, rencana penerapan hukum syariah di Brunei Darussalam menuai kritik dan boikot dari selebritas Barat. Namun, Kesultanan Brunei tetap membela hak kedaulatannya untuk memberlakukan hukum tersebut.

Hukuman syariah yang dimaksud, termasuk dilempari batu sampai mati, amputasi anggota badan, cambuk, dan hukuman penjara terhadap tindakan yang melanggar hukum Islam.

Kedutaan Besar AS di Bandar Seri Begawan mengeluarkan peringatan keamanan atas implementasi hukuman syariah. Hukuman tersebut tidak hanya berlaku bagi warga Brunei, tetapi juga idividu dari setiap agama atau kebangsaan.

Hukum syariah disepakati lima tahun lalu. Namun, penerapannya baru dilakukan saat ini. Hukum tersebut akan merajam seorang pelaku zina dan sodomi hingga meninggal, baik untuk Muslim maupun non-Muslim.

Dalam sebuah pernyataan, kantor perdana menteri menjelaskan Brunei Darussalam adalah negara berdaulat Islam dan sepenuhnya independen dalam menegakkan aturan hukumnya sendiri. Brunei selalu mempraktikkan sistem hukum ganda, yakni yang didasarkan pada hukum syariah dan hukum umum.

Kantor perdana menteri menyatakan kedua sistem hukum itu akan terus berjalan secara paralel untuk menjaga perdamaian dan ketertiban, melestarikan agama, kehidupan, keluarga, dan individu tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, ras, dan keyakinan. (republika/admin).