Kelompok-kelompok HAM mengkritik penutupan akses internet sebagai ancaman terhadap warga sipil yang terperangkap di zona konflik di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Juru kampanye untuk kelompok hak digital digital Access Now, Berhan Taye mengatakan bahwa warga sipil yang hidup dalam konflik perlu mengakses informasi, dan informasi ini sering kali bisa menyelamatkan jiwa. Orang-orang yang terperangkap di negara bagian Rakhine tidak akan dapat mengakses informasi, mengekspresikan diri mereka, atau menjangkau orang yang mereka cintai.

Ia menambahkan bahwa penutupan akses internet akan mengganggu upaya kemanusiaan yang diarahkan ke konflik ini. Selain itu, karena penutupan ini, akan sulit untuk mengekspos efek nyata dari konflik pada warga sipil dan tindakan pihak-pihak yang bertikai.

Pemutusan akses internet juga berdampak terhadap para pekerja kemanusiaan yang berada di Rakhine. Sekretaris Kongres Etnis Rakhine, Zaw Zaw Htun mengatakan, sejak internet terputus dirinya tidak bisa mengumpulkan atau memverifikasi berita.

Organisasi hak-hak sipil dan digital yang berbasis di Myanmar merilis pernyataan yang menuntut diakhirinya penutupan akses internet, dan revisi Undang-Undang Telekomunikasi sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Beberapa pengamat menyatakan, pemadaman internet menandakan adanya lonjakan skala pertumpahan darah dalam perang Myanmar melawan Army Arakan. Di mana kekejaman militer baru-baru ini termasuk pembunuhan enam warga desa negara bagian Rakhine di pengungsian. (suaraislam/admin.)