Menteri Agama Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pengalaman adanya kasus penipuan oleh salah satu Travel Umrah sangat berharga dan banyak hal yang bisa dipetik pelajaran dari kasus tersebut.

Selain Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas, masyarakat juga harus teredukasi dengan pengalaman kasus yang cukup memprihatinkan tersebut.

Saat paparan Publikasi Hasil Investigasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah oleh Ombudsman RI di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (04/10/2017) kemarin, Menag juga menyampaikan sejumlah langkah dalam peningkatan layanan ibadah umrah.

Beliau jelaskan bahwa yang pertama adalah dengan melakukan revisi regulasi. Menurutnya, harus ada regulasi yang mendasar yang mengatur tentang standar minimal harga referensi yang ditetapkan. Sebagaimana masukan dari Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau PPIU.

Selanjutnya, beliau juga sampaikan bahwa bagi PPIU harus jelas ada jarak waktu antara jamaah mendaftar dengan waktu jamaah berangkat, yaitu 3 bulan. Sehingga kemudian dana jamaah tidak diputar untuk bisnis.

Terakhir dalam hal ini, Kemenag juga sedang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Umrah atau Simpuh, yang berbasis Android. Sebagaimana diketahui bahwa ada regulasi yang mengharuskan setiap PPIU untuk melaporkan jama’ahnya ke Kemenag. Hanya saja dalam praktiknya, banyak PPIU yang tak memberikan laporan. Diharapkan dengan adanya sistem ini maka jama’ah umrah melalui PPIU bisa terpantau.

(hidayatullah.com)

Marhaban Romadhon SImpatiFM