Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Sodik Mudjahid mengatakan, dua unicorn yang akan dilibatkan pemerintah terkait penyelenggaraan umroh kedudukannya tidak jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa penyelenggaraan tersebut dilaksanakan oleh PPIU atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Selain itu, kebijakan tersebut sangat berpotensi melanggar undang-undang tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo berencana akan meneken nota kesepahaman dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dilibatkannya dua perusahaan digital asal Indonesia, yaitu Traveloka dan Tokopedia, sebagai penyedia travel umroh.

Saat menerima audiensi dari Permusyawaratan Antar syarikat Travel Umroh dan Haji Indonesia atau PATUHI, Sodik menjelaskan, bahwa jika itu yang terjadi, maka akan melanggar undang-undang. Karena menurutnya, biro perjalanan harus mendapat izin dari Kementerian Agama, dan juga bisa melanggar undang-undang persaingan usaha, karena tanpa ada dasarnya hanya melibatkan dua perusahan itu.

Kepada Komisi 8 DPR RI, kedua asosiasi tersebut menyampaikan keberatan atas rencana pemerintah melibatkan dua unicorn itu terkait penyelenggaraan umroh.

Sodik juga menyayangkan tidak adanya bentuk audiensi dari pihak Kementerian Agama terkait kerja sama dengan kedua perusahaan tersebut. Yang lebih disesalkan lagi, adanya pendapat Menag yang mengatakan bahwa agar umroh tidak dimonopoli oleh PPIU. Padahal PPIU sudah dijamin oleh undang-undang.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ace Hasan Syadzily menekankan komitmen parlemen sudah jelas dengan mencantumkan di undang-undang bahwa penyelenggaraan umroh harus dilakukan oleh PPIU, institusi yang terdaftar di Kemenag. (hidayatullah/admin).

Marhaban Romadhon SImpatiFM