Anggota Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Pusat, Brigjen Anton Tabah Digdoyo menegaskan tidak boleh ada ormas atau kelompok tertentu melarang pengajian. Hal ini sebagaimana dikatakan Anton dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11/2017) kemarin.

Dewan Pakar ICMI Pusat ini, menegaskan bahkan Polisi pun tidak boleh melarang pengajian. Polisi hanya boleh melarang atau menghentikan pengajian jika materi kajiannya bertentangan dengan ajaran agama.

Itupun dilakukan secara de facto setelah mendengar atau menyaksikan materi ceramahnya. Bukan dilakukan sebelum kajian dimulai. Dan itu menurut Anton, tugas kewenangan Polri, bukan ormas.

Anton mengaku heran dengan adanya ormas yang membubarkan pengajian bahkan memaksa-maksa menyuruh ustad bersangkutan menandatangani perjanjian sebelum kajian.

Untuk itu, dia meminta tidak boleh ada lagi pelarangan pengajian. Dan Polri harus tegas menindak ormas yang anarkis bubarkan pengajian dan melarang ustad berceramah.

(eramuslim.com)