Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia atau KSHUMI mengkritisi Pidato Visi Misi Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila dan  Yang mempermasalahkan Pancasila.

Ketua KSHUMI, Chandra Purna Irawan menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan stigmatisasi dan tindakan persekusi terhadap seseorang dan kelompok sebagai anti pancasila, anti kebhinekaan, mengganggu dan mempermasalahkan Pancasila. Apabila hal ini dilakukan maka dikhawatirkan akan terjadi persekusi diakar rumput rakyat.

Chandra mencontohkan banyak ulama, aktivis dan para ustadz mengalami persekusi baik diinstansi kerja atau masyarakat dengan dalih anti pancasila. Hal ini sebagaimana diungkapkan Chandra pada hari selasa kemarin.

Padahal, menurutnya, orang yang dituduh adalah aktifis dakwah yang menyampaikan ajaran islam dan tidak melakukan tindak kekerasan.

Menurutnya, dalam memberikan kepastian hukum, sebaiknya pemerintah menempuh jalur pengadilan agar orang dan kelompok yang dituduh anti Pancasila dapat melakukan pembelaan atas segala tuduhan. Tindakan ini, kata dia, lebih terhormat sesuai asas hukum due process of law ketimbang melakukan stigmatisasi dan persekusi.

(kiblat/admin)