Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kyai Haji Sarmidi Husna mengatakan, pemerintah dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada kalangan difabel, sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah. Karena, difabel juga memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah, seperti sholat, puasa, dan membayar zakat.

Sarmidi mencontohkan, penyediaan akses tersebut misalnya, memberikan fasilitas akses kursi roda di masjid hukumnya bisa wajib.

Lebih lanjut, Kiai Sarmidi menjelaskan bahwa Fikih Disabilitas sangat penting untuk dikaji lebih lanjut oleh para ulama. Karena, membahas masalah-masalah hukum yang bisa dijadikan panduan bagi kalangan difabel.

Di dalam masalah hukum, para ulama penggagas Fikih Disabilitas membagi empat hal. Yaitu masalah ubudiyah, muamalat, munakahat atau pernikahan, dan juga masalah sosial politik.

Permasalahan tersebut dibahas oleh para ulama agar difabel mendapat sentuhan keagamaan. Karena, selama ini, difabel banyak yang merasa kurang diperhatikan secara keagamaan.

Menurut Sarmidi Kelompok difabel merasa tidak diperhatikan secara keagamaan. Seperti dalam hal Ubudiyahnya. Selama ini, pemerintah hanya sebatas mencetak Alquran huruf Braille. Namun, pelatihan membaca huruf Braille juga masih belum maksimal dilakukan oleh pemerintah.

Pembahasan masalah keagamaan terkait difabel dilakukan sejak PBNU menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama di Lombok pada 2017. Hasil musyawarah itu di antaranya menyebutkan bahwa difabel juga orang yang masih punya kewajiban untuk menunaikan kewajiban ibadah.

Untuk melakukan ibadah itu, difabel membutuhkan fasilitas khusus di tempat-tempat ibadah, seperti kursi roda dan lain sebagainya. Penyediaan fasilitas itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (republika/admin).