Kuwait dan Maroko turut merespons rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina, yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Maroko mengisyaratkan konflik Israel-Palestina harus diselesaikan melalui solusi yang adil atau tak hanya memihak pada kepentingan Israel.

Kementerian Luar Negeri Maroko menyatakan bahwa untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, solusinya harus memenuhi hak-hak sah rakyat Palestina. Maroko enggan berkomentar banyak mengenai rencana perdamaian yang disusun Trump. Ia hanya mengatakan akan mempelajarinya dengan sangat teliti.

Sedangkan Kuwait menilai permasalahan Israel-Palestina harus ditangani dengan resolusi internasional yang relevan.

Kementerian Luar Negeri Kuwait mengatakan bahwa solusi yang adil dan komprehensif untuk masalah Palestina hanya dapat dicapai melalui kepatuhan terhadap resolusi legitimasi internasional. Terutama negara Palestina yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1967 dengan ibu kotanya Yerusalem Timur.

Donald Tramp mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah pada Selasa lalu.  Dalam rencana itu, Tramp tetap menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Ia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.

Sementara untuk Palestina, Tramp mengusulkan Abu Dis sebagai ibu kota negara. Abu Dis adalah sebuah kota yang berada di Yerusalem Timur. Terkait hal itu, Trump menetapkan lini waktu selama empat tahun bagi Israel dan Palestina untuk menyetujui pengaturan keamanan.

 Republika/admin