Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia \memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam peraturan perundangan di Indonesia. Sebab, hal itu dimandatkan oleh Undang-Undang dan substansinya diserap dalam peraturan lembaga negara. Hal tersebut ditegaskan DSN-MUI yang mengadakan sejumlah kegiatan terkait fatwa di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu hingga Kamis kemarin.

Kegiatan DSN-MUI tersebut yaitu membahas dan mengesahkan empat draf fatwa, yaitu: Akad Wakalah bil Istitsmar; Sukuk Wakalah bil Istitsmar; Penyelenggaraan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Biaya Riil dalam Ta’widh Akibat Wanprestasi.

Kegiatan tersebut sekaligus halal bi Halal DSN-MUI dengan Mitra Strategis dan kalangan Industri Keuangan dan Bisnis Syariah; dan sosialisasi fatwa terbaru.

Fatwa DSN-MUI merupakan ketetapan hukum Islam dalam bidang ekonomi syariah, yang penetapannya dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal pokok, yakni, kekuatan dalil-dalil syar’i yang menjadi landasan fatwa, dan dapat mendorong terwujudnya kemaslahatan yang lebih luas bagi tumbuh-kembang ekonomi syariah di Indonesia.

DSN MUI menjelaskan bahwa Fatwa-fatwanya mempunyai kedudukan hukum yang kuat dalam peraturan perundangan di Indonesia. Sehingga, fatwa DSN-MUI mempunyai daya ikat secara syar’i dan qanuni.

Oleh karena itu, DSN-MUI mengimbau kepada masyarakat agar menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di Indonesia.

(hidayatullah/admin)

Marhaban Romadhon SImpatiFM