Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sedang membahas terkait hukum permainan interaktif berbasis online, PUBG. Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin Abdul Fattah menerangkan, game besutan tersebut berpotensi menjadi perantara kerusakan dan bahaya.

Ia pun mengutip salah satu kaidah hukum Islam yang menyebut bahwa jika suatu tindakan atau perbuatan menghasilkan kerusakan, bahaya atau merugikan orang lain atau bagi masyarakat luas, maka perantara yang membuat kerusakan tersebut harus dicegah.

Meski begitu, Hasanuddin mengatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI tidaklah mengikat. Namun ia menjelaskan, fatwa akan mengikat masyarakat apabila nantinya fatwa yang dikeluarkan MUI menjadi pedoman bagi pemerintah untuk merumuskan regulasi.

Dalam pembahasan kali ini, MUI juga turut menghadirkan perwakilan dari Asosiasi e-Sport Indonesia, Psikolog, Perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan perwakilan dari kantor staf kepresidenan.

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am mengatakan, pertemuan akan selesai sebelum waktu maghrib dan dilanjutkan dengan konferensi pers terkait hasil pertemuan ini.

Marhaban Romadhon SImpatiFM