Pihak berwenang Myanmar telah memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk berhenti menyediakan layanan internet ke negara bagian Rakhine. Hal itu menyebabkan lebih dari satu juta orang di negara bagian tersebut tidak dapat mengakses informasi selama tiga hari.

Kelompok hak asasi manusia mengecam tindakan tersebut karena dapat mengancam keselamatan warga sipil. Berhentinya akses internet dilakukan pada 21 Juni dan tanpa ada pengumuman terlebih dahulu. Ditutupnya akses internet dilakukan sehari setelah kementerian transportasi dan komunikasi Myanmar memerintahkan empat perusahaan untuk sementara waktu menangguhkan layanan internet seluler ke sembilan kota kecil di negara bagian Rakhine utara, dan negara bagian selatan Chin.

Layanan internet akan dilanjutkan ketika perdamaian dan stabilitas dipulihkan ke wilayah tersebut.

Hanya satu dari empat operator telekomunikasi yang secara terbuka mengakui adanya penutupan jaringan internet, yakni Telenor. Dalam sebuah pernyataan, Telenor mengatakan, pihaknya telah meminta kepada kementerian terkait untuk klarifikasi lebih lanjut tentang alasan penutupan jaringan internet tersebut.

Myanmar berdalih bahwa pemblokiran terjadi guna meredam aksi pemberontakan etnis Budha yang kerap meningkat selama beberapa bulan terakhir, di mana pemberontak dituduh melakukan pelanggaran hak terhadap warga sipil. Namun, pemerintah menegaskan bahwa larangan internet yang mulai berlaku Kamis lalu, bertujuan untuk menjaga stabilitas dan hukum serta ketertiban di daerah tersebut. (republika/admin.)