Para pakar mengatakan Undang-undang Negara Bangsa Israel menjadi cikal bakal kebijakan apartheid terhadap warga Palestina yang tinggal di Israel. Warga Palestina di Israel akan semakin tertindas setelah Benjamin Netanyahu yang berasal dari sayap kanan kembali terpilih sebagai perdana menteri.  Banyak warga Israel yang berpendapat bahwa warga Palestina menjadi ancaman untuk mayoritas warga Yahudi.

Di London, Inggris para pakar menggelar konferensi yang mengeksplorasi tantangan 1,8 juta warga Palestina di Israel. Warga Palestina 20 persen dari total populasi Israel tapi kini mereka menghadapi diskriminasi yang semakin parah.

Kepada Aljazirah, penulis terkemuka tentang Palestina, Jonathan Kuk mengatakan Undang-undang Negara Bangsa yang disahkan pada 2018 lalu pada dasarnya meningkatkan kebijakan ‘apartheid yang komprehensif’. Mencerminkan ketakutan politisi Israel kepada warga Palestina.

Jonathan mengatakan para politisi Israel melihat warga Palestina sebagai ancaman. Penulis yang berdomisili di Nazareth itu mengatakan undang-undang yang membuat warga Palestina menjadi warga kelas kedua membuat Israel menjadi negara apartheid.

Acara yang digelar oleh Middle East Monitor itu menghadirkan para akademisi dan penulis terkenal dari seluruh dunia. Mereka sepakat kini Israel memiliki karakteristik negara apartheid.

Warga Palestina di Israel semakin diperhatikan sejak Undang-undang Negara Bangsa yang mendeklarasikan Israel sebagai ‘tanah air historis orang Yahudi’ disahkan pada musim panas tahun lalu. Serta ketika Netanyahu kembali terpilih lagi menjadi perdana menteri. Ia berjanji kembali mencaplok sebagai Tepi Barat.

Jonathan mengatakan Israel berupaya untuk menutup-nutupi perlakukan buruk mereka terhadap warga Palestina dengan bahasa demokrasi liberal.

Para pembicara membahas kebijakan apartheid yang mendiskriminasi warga Palestina melalui berbagai aspek mulai dari isu sosial, ekonomi, hukum dan geografi.  (republika/admin).