Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyeh, mengancam akan mengambil tindakan hukum internasional terhadap perusahaan yang disebut dalam Laporan PBB. Sebelumnya PBB Merilis laporan mengenai bisnis yang memiliki sangkut paut dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Shtayeh mengatakan bahwa Palestina menuntut perusahaan-perusahaan itu segera menutup kantor pusat beserta cabang mereka di dalam permukiman ilegal Israel, sebab kehadiran mereka bertentangan dengan resolusi PBB dan internasional.

Shtayyeh menyebutkan rakyat Palestina juga akan menuntut ganti rugi atas penggunaan lahan yang diduduki secara ilegal.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Saeb Erekat menyambut penerbitan daftar perusahaan yang beroperasi di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Komisaris Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet. Meskipun dia menyadari daftar perusahaan yang dirilis Dewan HAM PBB belum termasuk perusahaan yang memperoleh keuntungan dari perusahaan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.

 internasional/admin