Sejumlah negara Muslim di Asia belum lama ini menulis surat ke PBB untuk mendukung kebijakan pemerintah China atas masyarakat Uighur di Provinsi Xianjiang.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal meminta pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam mengeluarkan dukungan kepada China terkait isu hak asasi manusia atau HAM Uighur di Xinjiang.

Menurut Helmi, pemerintah Indonesia harus berhati-hati mengambil sikap. Tetapi solidaritas Muslim tetap harus ditampakkan. Helmi juga mengatakan bahwa PBNU sudah menyampaikan itu.

Dia menuturkan, kedaulatan masing-masing negara harus tetap dijaga sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral, termasuk antara Indonesia dan China. Di sisi lain, lanjut Helmy, pemerintah Indonesia tetap mesti melihat apakah ada unsur pelanggaran HAM Uighur di Xinjiang. Menurut Helmy, tindakan pembantaian etnis di China mungkin benar adanya. Namun, pemerintah Indonesia tetap harus melihat kasus Uighur di Cina secara luas.

PBNU sendiri, lanjutnya, juga akan mengamati upaya-upaya pemerintah China dalam melakukan klarifikasi terkait kasus tersebut.  Helmy mengklaim, PBNU mengambil sikap moderat dalam merespons masalah yang dihadapi kaum Muslimin Uighur. Sebab, menurut dia, ada otoritas negara yang harus dihormati. (republika/admin).