Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU P-KS terus bermunculan. Bidang Perempuan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI menginstruksikan kepada anggotanya untuk melayangkan surat penolakan ke pemerintah wilayah atau daerah setempat.

Ketua bidang perempuan PP KAMMI, Reviana revitasari mengatakan bahwa RUU P-KS merupakan produk perundangan yang banyak berisi pasal-pasal yang tidak berkesesuaian dengan Pancasila maupun nilai Agama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Reviana Revitasari melalui rilisnya selasa kemarin.

Menurutnya, konsep perlindungan akan seksualitas yang tercakup dalam rancangan undang-undang ini mengabaikan peran keluarga sebagai pondasi perbaikan diri dari kejahatan seksual. Karenanya, Bidang Perempuan Pengurus Pusat KAMMI menginstruksikan kepada seluruh bidang perempuan pengurus wilayah dan pengurus daerah untuk mengadakan aksi Tolak RUU P-KS.

Revina menyatakan, instruksi ini bersifat wajib untuk dikerjakan masing-masing bidang perempuan pengurus wilayah dan Pengurus daerah KAMMI. KAMMI merupakan salah satu gerakan mahasiswa yang sejak awal menolak RUU P-KS, dengan melakukan kajian di berbagai tempat dengan para ahli.

Penolakan tersebut juga diwujudkan dalam aksi damai penolakan terhadap RUU P-KS. Sebelumnya, pada Ahad kemarin mereka menggelar aksi serupa di arena car free day Jalan Thamrin, Jakarta. (kiblat/admin).