Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau PP IPHI, Mahrus Ali mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman antara Menkominfo Rudiantara dan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi pada 5 Juli 2019 lalu cacat hukum.

Pasalnya, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ada syarat dan ketentuan khusus. Sehingga bukan sekedar aplikator penyedia tiket dan akomodasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan Mahrus Ali jumat kemarin.

Ia mengungkapkan, untuk dapat berpartisipasi dalam Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia maka perusahaan tersebut harus mengantongi izin dari Kemenag setelah 2 tahun berdiri sebagai badan hukum.

Oleh karena itu, lanjutnyam Traveloka dan Tokopedia bukan perusahaan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sehingga tidak dapat terlibat sebagai penyelenggara perjalanan umrah dan haji khusus. Apalagi Haji dan Umrah bukanlah perjalanan biasa atau wisata religi, tetapi ibadah. Oleh karena itu perjalanannya pun diatur dalam Undang-Undang Haji dan Umrah.

Mahrus menegaskan, jika memang Traveloka dan Tokopedia tetap bisa ikut bisnis perjalanan haji dan umrah maka asosiasi-asosiasi haji dan umrah dapat menggugat secara hukum terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti Kominfo.

Lebih lanjut Mahrus mengatakan, tugas Pemerintah harusnya mendidik dan membimbing travel bukan malah mengabaikannya.

(arrahmah/admin)

Marhaban Romadhon SImpatiFM