Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Professor Yunahar Ilyas menegaskan, upaya apa pun untuk menghapus pendidikan agama dari sekolah-sekolah umum ialah ahistoris, yakni berlawanan dengan sejarah.

Menurutnya, upaya demikian bertentangan dengan sila pertama Pancasila dan undang-undang dasar 1945 Pasal 31 serta tujuan pendidikan nasional.

Disebutkan dalam undang-undang bahwa setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan pemerintah wajib membiayainya.  Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Khususnya agama Islam, lanjut dia, pendidikan memiliki peran penting. Dengan pendidikan agama itulah, para pejuang Tanah Air dahulu memiliki ruh dan semangat juang untuk membela bangsa. Bahkan, agama mengajarkan perdamaian dan persatuan dalam sebuah bangsa.

Yunahar menegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, melainkan negara beragama. Jika tidak ada pendidikan agama, di mana agama diajarkan?

Karena itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia ini mengusulkan diperbanyak lagi pendidikan agama di sekolah. Pasalnya, tidak sedikit anak-anak muda atau pelajar yang tidak memiliki pegangan dalam hidup lantaran kurang mendapat bimbingan agama dari orang tuanya. (republika/admin).