Senin 30 Oktober 2017, Presiden Perancis Emmanuel Macron resmi menandatangani undang-undang anti-teror konstroversial.

Dalam undang-undang kontroversial ini, aparat keamanan diberikan wewenang untuk menutup permanen tempat-tempat peribadatan yang dianggap menyuburkan terorisme, melindungi atau menyembunyikan tersangka teror, serta menggeledah rumah tersangka teror tanpa meminta izin pengadilan terlebih dahulu.

Polisi juga diberi wewenang untuk meminta dokumen identitas dari siapa saja yang dianggap mencurigakan di daerah perbatasan, pelabuhan, stasiun kereta dan bandara.

Rancangan undang-undang tersebut sempat mengundang perdebatan sengit di parlemen selama dua pekan. Para pengkritiknya berpendapat, peraturan baru itu potensial digunakan untuk menggerus kaum minoritas, khususnya Muslim.

(eramuslim.com)