Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia turut menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi soal penghayat kepercayaan.

Sebagaimana diketahui pada tanggal 7 November 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya mengabulkan permohonan warga penghayat kepercayaan untuk diakui dan dapat mencantumkan Penghayat Kepercayaan dalam kolom agama KTP dan Kartu Keluarga.

Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia menilai, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bisa membuka peluang adanya penyalahgunaan atau penodaan agama.

Selain itu, pengakuan dan penyetaraan aliran kepercayaan dengan agama dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, khususnya timbulnya kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan atau penodaan agama. Hal itu sebagaimana diungkapkan Didin Hafidhuddin dalam pernyataannya bersama Sekretaris Umum Akhmad Alim di Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/11/2017) yang lalu.

Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia juga menilai, putusan soal aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan itu, akan menimbulkan konsekuensi yang serius terhadap tatanan kehidupan masyarakat, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.

(hidayatullah.com)