Dewan Nasional Muslim Kanada rabu kemarin berusaha untuk melakukan penolakan terhadap Undang-Undang kontroversial Quebec yang menargetkan simbol-simbol agama di Pengadilan Tinggi Kanada.

Sebelumnya, Pengadilan Banding Quebec menolak untuk menangguhkan aturan yang melarang simbol-simbol agama seperti jilbab, kippah, salib dan sorban untuk dikenakan oleh sebagian besar pegawai negeri saat mereka sedang bekerja. Larangan berlaku termasuk guru, perawat, petugas polisi dan sopir bus.

MustOfa FarUq, direktur eksekutif dewan nasional muslim mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menyerah untuk menolak undang-undang tersebut.  Menurutnya, para guru dan pekerja sektor publik lainnya dipaksa keluar dari pekerjaan mereka karena aturan tersebut.

Beberapa Muslim mengatakan mereka telah ditolak ketika mengajar karena tidak melepas jilbab mereka. Pengadilan banding setuju bahwa undang-undang baru itu membahayakan orang, tetapi hakim mengatakan mereka tidak memiliki kuasa untuk menangguhkan hukum, yang disahkan oleh pejabat yang dipilih secara publik.

Menurut MustOfa, Orang Yahudi, Muslim, Sikh, Katolik, dan orang-orang yang memperjuangkan hak-hak beragama berdiri berdampingan.  Perdana Menteri Quebec François Legault menegaskan undang-undang baru, yang disahkan musim panas ini, memisahkan agama dan negara, mempromosikan sekularisme, dan bahwa ia mendapat dukungan dari mayoritas warga Quebec.

Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan negara tidak mengurusi tentang cara berpakaian, ia membuka pintu bagi intervensi dalam kasus ini.

kiblat/admin