Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh menjadi Undang-Undang. Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto.

Mewakili Pemerintah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR, serta semua pihak yang telah mendukung penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Lukman mengatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh memiliki kompleksitas dan karakteristik permasalahan yang berbeda-beda dari tahun ke tahun, sehingga penyelenggaraannya wajib menyesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat yang ada.

Selama ini, penyelenggaraan haji di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berikut peraturan pelaksanaannya.

Menag menilai ada sejumlah kekurangan regulasi di tengah kompleksitas upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

 

(hidayatullah/admin)